INFO BAPPEBTI BLOKIR PERDAGANGAN KOMODITI ILEGAL

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

Untuk mengetahui legalitas perusahaan yang menawarkan perdagangan berjangka, dapat diakses melalui situs World wide web resmi Bappebti di tautan ,” tutup Aldison.

Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan, pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

“Kami berharap adanya kolaborasi antara Bappebti dan masyarakat dalam memberantas aktivitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi. Semakin banyak kolaborasi yang terjalin, semakin ideal pula upaya pemberantasan yang dilakukan,” jelas Kasan.

Sedangkan untuk spekulan, adalah pedagang yang ada di pasar komoditas. Pedagang tersebut melakukan aktivitas perdagangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Para spekulan akan mengambil keuntungan dengan mengandalkan sebuah fluktuasi harga.

Selain modus tersebut, yang sering dijumpai adalah penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka atau aset kripto dengan skema member get member.

Tujuan dari kegiatan jual dan beli komoditas tersebut tidak lain untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks yang lebih umum, indeks, valuta asing dan instrumen juga dapat digolongkan sebagai komoditas.

“Entitas-entitas tersebut menggalang dana masyarakat melalui paket-paket investasi dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tentunya tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti,” jelasnya.

“Bappebti akan melakukan pemblokiran secara rutin agar situs-situs broker luar negeri tidak dapat diakses masyarakat Indonesia.

Setiap kontrak berjangka juga merinci produk turunannya maupun jumlah atau besarnya dari kontraknya supaya spesifikasi kontrak distandardisasikan untuk semua pelaku pasar. Sebagai contohnya, satu kontrak untuk indeks Nikkei mewakili seluruh 225 saham yang berada dalam indeks tersebut. Harga kontrak berubah secara terus-menerus dan selama kontrak masih berlaku, dan ditentukan oleh penawaran dan permintaan yang berasal dari pembeli maupun penjual. Kontrak berjangka itu sendiri diperdagangkan di bursa dan sekarang kebanyakan dilakukan secara elektronis. Akhirnya, kontrak berjangka pada umumnya mempunyai batas waktu dan jatuh tempo pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Sama halnya seperti bagian lain yang berhubungan dengan kontrak, suatu batas waktu yang distandardisasikan mempermudah proses investasinya untuk seorang investor yang hanya perlu

Penting diketahui, meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka.

Kasan menjelaskan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

mengenakan biaya/komisi untuk eksekusi perdagangan. Komisi merupakan satu-satunya biaya yang dikenakan atas pembelian atau periksa di sini penjualan Kontrak. Jika rekening Nasabah diserahkan kepada seseorang untuk dikelola, maka akan dikenakan management cost atau persentase dari keuntungan.forty one Biasanya Pialang Berjangka akan menyiapkan daftar komisi untuk berbagai jenis Kontrak. Pada setiap akhir sesi perdagangan, semua pedagang memeriksa dan menyamakan posisinya dengan lembaga kliring yang menjadi penjamin semua perdagangan. Pada dasarnya lembaga kliring berperan menjadi pembeli dari setiap penjualan pada setiap pembelian.

Temukan informasi mengenai ekonomi lainnya di . Gramedia sebqgqi #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi buku-buku terbaik untuk para Grameds.

SIUPL merupakan izin usaha melakukan kegiatan usaha penjualan langsung yaitu sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau reward berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.

Report this page